TONDANO – Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Minahasa yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Tondano, Selasa (3/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, S.E., didampingi Wakil Ketua I Adrie Kamasi, S.H., M.H., dan Wakil Ketua II Putri M. Pontororing, S.E. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum dengan kehadiran 25 anggota dewan.
Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama selama proses pembahasan.
Menurut Bupati, kesepakatan KUA-PPAS merupakan landasan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, penyusunan anggaran harus mengutamakan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Bupati juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan serta pergantian tahun, guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan mengapresiasi sinergi antara legislatif, eksekutif, Forkopimda, instansi vertikal, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia berharap kemitraan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa terus terjaga dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan demi kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., unsur Forkopimda, para asisten, pimpinan instansi vertikal, tim ahli DPRD, insan pers, serta perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Manado (Unima).
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 ini menjadi bentuk komitmen bersama pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Minahasa.
Advertorial