MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama DPRD Kabupaten Minahasa mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pembahasan tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna DPRD dalam agenda Pembicaraan Tingkat I yang dihadiri langsung Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP, pada Rabu (8/7/2026).
Bupati Robby Dondokambey hadir didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.AP, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Minahasa.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Franky Wolayan, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Putri M. Pontororing, S.E., dan Adrie Kamasi, S.H., M.H.
Agenda Pembicaraan Tingkat I Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan penting dalam proses evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Melalui pembahasan ini, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, sementara pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran.
Pembahasan Ranperda tersebut diharapkan menghasilkan masukan yang konstruktif guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Minahasa.
Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau yang mewakili, para anggota DPRD Kabupaten Minahasa, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, tim ahli dan pakar DPRD Kabupaten Minahasa, perwakilan instansi vertikal, serta Pdt. Vonne Rompis-Kalalo, S.Th.
Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kabupaten Minahasa terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan program pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah.
Advertorial